Anggota Komisi IV DPR RI Rokhmin Dahuri saat meninjau oplah sawah dan serap aspirasi para petani di Desa Telaga Sari, Distrik Kurik, Merauke, Sabtu (7/12/2024). Foto : Pun/Andri

PARLEMENTARIA, Merauke - Pemerintah dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo berencana mencetak 3 juta hektare sawah demi mengejar target swasembada pangan, salah satunya dengan optimalisasi lahan (oplah) di Merauke. Merespon hal tersebut, Komisi IV DPR RI menegaskan komitmen untuk sejalan menyukseskan program menuju swasembada pangan.

Anggota Komisi IV DPR RI Rokhmin Dahuri saat wawancara dengan Parlementaria usai meninjau oplah sawah dan serap aspirasi para petani di Desa Telaga Sari, Distrik Kurik, Merauke, Sabtu (7/12/2024) menilai jalan terobosan untuk swasembada pangan adalah mencetak sawah di luar Jawa yang lahannya tergolong cocok dan produktif. 

"Oleh karena itulah, Komisi IV DPR memiliki nurani untuk langsung berkunjung kesini seperti bahwa Bapak Ibu tadi saksikan kami berdialog dengan petani di sini secara langsung terbuka, nggak ada yang ditutup-tutup ya. Itu menjadi catatan," ujar Rokhmin usai memimpin Kunjungan Kerja Reses didampingi Pj Gubernur Papua Selatan, Rudy Sufahriad dan Tim Wasgiat Satgas Pangan Mabes TNI dipimpin Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani.

Lebih lanjut Rokhmin menegaskan urusan pangan adalah hidup matinya sebuah bangsa. Maka, tandas Rokhmin, Komisi IV akan mengawal serius kinerja Kementerian Pertanian dan stakeholder terkait mulai dari sisi on-farm, infrastruktur hingga sisi hilir atau pemasaran dan pengolahan. 

Mengingat sebagaimana penelitian data FHO tahun 2001 menyatakan jika suatu negara dengan penduduk lebih dari 100 juta kalau kebutuhan pangannya masih bergantung pada impor, tidak mungkin bisa negara tersebut maju dan makmur. 

"Indonesia kan 280 juta, kalau sedikit-sedikit impor padahal lahan demikian banyak, itu kacau. Jadi kami sangat serius dan ikhlas ya setiap kunjungan kerja di Komisi IV benar-benar bukan hanya untuk main-main, kami mengamati benar-benar kondisi di lapangan," tandas Rokhmin.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI Robert Kardinal mendorong Pemerintah melalui PT Pupuk Indonesia segera merealisasikan proyek pembangunan fasilitas pabrik pupuk di Fakfak, Papua Barat yang diwacanakan mulai berjalan pada tahun ini dalam mendukung program ketersediaan pupuk sampai ke pihak-pihak yang membutuhkan.

"Karena di sini lahannya besar sekali, harus ke depan, pupuknya juga bisa dibuat di sini. Karena (Pemerintah) akan bangun pupuk di pupuk Indonesia akan bangun di Fak-Fak atau Bintuni, itu harus segera realisasikan, tidak perlu bawa dari Jawa," usul Robert.

Robert mengungkapkan, harus diingat bahwa hingga kini masih terjadi persoalan besar yaitu angkutan laut termahal di dunia adalah dari Pulau Jawa ke Papua. Sehingga, berdampak pada mahalnya harga barang-barang di Tanah Papua seperti yang dialami masyarakat yang tinggal di Merauke sampai saat ini.

"Kita berbicara ini Merauke yang punya laut, apalagi yang di gunung. Nah tadi harusnya kalau pupuk apa yang segala macam bangun di sini mungkin lebih murah dan petani bisa lebih sejahtera," pungkas Legislator Fraksi Partai Golongan Karya (F-Partai Golkar tersebut). 

Sebelumnya, Tim Wasgiat Satgas Pangan Mabes TNI yang dipimpin Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani saat presentasi menjelaskan pekerjaan kontruksi lahan pertanian sudah mencapai 100 persen dengan luas lahan 40 ribu hektar.

Adapun, pengolahan lahan dari 40 ribu hektar mengejar target sudah 24.427 ribu hektar dari total sekitar 60 persen. Pihaknya juga dibantu alsintan dari Pemerintah yakni traktor roda dua sebanyak 35 unit, komben 20 unit serta translenter 20 unit. Lalu mesin pompa air sebanyak 137 unit dan traktor roda empat 113 unit.

Ditambahkannya, dari satu tahun musim tanam yang awalnya hanya dua kali panen, sekarang menjadi 3-4 kali panen. Sehingga dihitung, minimal dua kali dua ton beras dikali 40 ribu bisa mencapai 160 ribu ton. "Bahkan dengan adanya optimalisasi lahan ini menjadi tiga kali panen kali dua ton kali 40 ribu jadi 240 ribu ton,” jelasnya. (pun/aha)